Mewujudkan Nguntoronadi Tertib Indah Aman Ramah dan Amanah ( MUTIARA )
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi. Sebagai pelaksanaan dari …
Maksud dilaksanakannya survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Nguntoronadi adalah untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan. Sedangkan Kegiatan ini bertujuan untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Nguntoronadi. Pelaksanaan SKM dilaksanakan pada bulan Januari 2024 s.d. Oktober 2024 …
Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai salah satu daerah otonom berupaya untuk menjalankan otonomi daerah yang luas yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakatnya. Dalam rangka mendukung proses peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Magetan, maka bersama ini kami sampaikan data hasil SKM yang …
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Nguntoronadi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini …
Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun …
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, …
Perbuahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dilakukan dalamrangka penyesuaian Kepmen 050 5889/2021PERUBAHAN RENSTRA 2018 2023
Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan dan SK_
Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya paradigma new public services (NPS) yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrumen yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap …
MAKLUMAT PELAYANAN: 1. Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan 2. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban & Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus 3. Bersedia Menerima Sanksi, dan / Atau Memberikan Kompensasi Atas Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar.